Oleh : Ahmad Rois)*
Di tengah derasnya perbincangan soal Pilpres 2019, sahabat saya -yang juga jebolan pesantren- menampar saya dengan pertanyaan yang menohok di WA Group. "Is, kamu kok lembek soal pilpres ini, padahal prihal bendera tauhid kemaren, tulisanmu yang cadas banyak dibicarakan oleh konco-konco ?
Sontak saya sangat terpukul. Mereka yang dari dulu mengenal saya sebagai sosok yang tegas soal keberpihakan, meskipun dalam posisi yang sedang tidak diuntungkan. Namun kini dipandang lembek dan un-argumentatif.
Berangkat dari sana, tulisan ini sengaja saya sajikan dalam bentuk argumentatif sebagai jawaban atas pertanyaan yang mereka ajukan di group.
Karena diingatkan soal bendera tauhid, Pilpres 2019 sejatinya juga tidak jauh dari agenda itu. Pilpres tahun ini juga bukan hanya soal Jokowi dan Prabowo. Tapi soal pertarungan 2 kekuatan politik. Yang satu ingin menguasai secara radikal, baik secara ideologis ataupun struktural. Sedangkan yang satu -secara santun- ingin mempertahankan ideologi bangsa yang plural dan toleran demi menjaga kondusivitas hidup berbangsa dan bernegara.
Dua kekuatan tersebut sesungguhnya tidak sebanding secara basis masa, tapi karena kelompok yang berada di belakang Prabowo ini memainkan isu-isu populisme, populisme Islam tepatnya, maka kekuatan tersebut kelihatan sangat besar karena ditopang oleh kekuatan 'orang per orang' yang bahkan tidak mengerti tujuan politik populisme Islam itu sendiri.
Isu yang digoreng oleh gerakan populisme Islam pun sebenarnya merupakan isu-isu pasaran yang remeh temeh. Seperti isu penistaan agama, kriminalisasi ulama, pemerintahan yang pro-kafir, toghut dan sebagainya. Tapi, semua isu tersebut sesungguhnya mengarah pada satu isu besar yaitu tersisihnya 'umat Islam' dari sumber daya politik dan ekonomi sehingga kekuasaan harus direbut.
Jika anda adalah korban ketidak tahuan dari arah gerakan ini, anda tidak perlu repot-repot mencari arti kata 'populis' di KBBI atau kamus ilmiah. Anda cukup mempertanyakan kata 'umat Islam' dalam isu besar di atas. Umat Islam YANG MANA yang tersisih? Kecuali kalau anda seorang HTI, atau Mayat Hidup HTI dan atau Simpatisan -maaf- dungu HTI, maka 'ya', anda adalah 'umat Islam' yang tersisih itu.
Populisme Islam sendiri, sejatinya bukanlah gerakan ideologi. Populisme Islam hanyalah strategi komunikasi untuk merebut kekuasaan. Karena bukan ideologi, maka mereka bisa bergabung dengan siapa saja dan memusuhi siapa saja. Termasuk memusuhi NU sebagai organisasi Islam terbesar di dunia. Bahkan, mereka juga halal untuk berbohong dan bertindak apa saja -bahkan yang bertentangan dengan ajaran Islam- demi mulusnya agenda politik kekuasaan, termasuk bertindak un-toleran, memberikan klaim kafir, fasik, sesat dan lain-lain.
Mengapa saya sebut demikian, karena jangankan dengan rekan yang beda agama, dengan rekan seagamapun, jika berbeda pandangan dan pendapat, maka akan dianggap musuh Islam dan harus diperangi. Sungguh terlalu !!!
Bahkan, mereka sampai tega menyebut pemerintahan Jokowi sebagai Rezim Anti Islam. Menurut saya, ini merupakan tuduhan yang berlebihan. Apalagi, jika dasar Anti Islam itu hanya bertendensi pada momentum pembubaran HTI. Sebuah organisasi sampah yang sudah tidak diterima di dunia dan -mungkin- juga di akhirat.
Nah, momentum demi monentum dikelola sedemikian rupa sejak saat itu. Bangkai-bangkai HTI yang masih 'gentayangan', sangat jelas berdiri dibelakang salah satu calon. Padahal mereka dengan gamblang mengatakan bahwa demokrasi adalah toghut. Mereka juga sadar, bahwa hidup mati organisasinya bergantung pada demokrasi. Bahkan, mereka juga sadar, bahwa pasangan capres yang didukungnya adalah cermin dari keluarga yang pluralis, yang tidak Islam-islam banget seperti yang mereka harapkan. Dan hal tersebut jelas kontras dengan pasangan sebelah yang jelas-jelas ulama, yang alim dan pernah jadi petinggi yang diperhitungkan di sebuah organisasi Islam berskala Internasional. Tapi sekali lagi, karena populisme yang mereka usung bukanlah sebuah ideologi, maka menjadi munafik tidaklah masalah.
Jadi, capres yang mereka usung hanya akan dijadikan tumbal untuk membangkitan HTI atau minimal Ideologi Khilafah yang telah mati dibantai oleh rezim yang di klaim anti Islam. Atau dalam bahasa yang lebih kejam, pilpres ini adalah wahana balas dendam. Ironisnya, balas dendam semacam ini di wacanakan kepada publik dan diyakini sebagai bentuk jihad.
Jika hal ini sampai terjadi, maka kita yang ikut memilih capres yang diusung HTI akan terkena “kutukan” dari arwah para pahlawan, para Kiai dan Wali yang telah gugur berjuang untuk kemerdekaan NKRI. Mereka akan marah kepada kita karena telah ikut andil dalam 'ritual sesat' pembangkitan HTI.
Saya sendiri sebagai warga NU secara struktural dan kultural, berasumsi bahwa menjatuhkan pilihan kepada calon yang didukung oleh bangkai-bangkai HTI adalah bentuk pengkhianatan terhadap para Ulama NU dan para santri, yang mempunyai andil besar dalam berdirinya NKRI. Hal itu juga berarti merobek-robek panji kebesaran NU di hadapan para ulama pendiri NU.
Untuk itu, sebagai santri dan warga NU yang waras, bagi saya, pilpres 2019 ini adalah salah satu 'thoriqoh' untuk menyempurnakan “kematian” HTI agar arwah mereka tenang di alam sana. Kecuali jika anda adalah simpatisan dungu HTI yang tidak paham arah politik populisme Islam yang diusung oleh zombi-zombi ini, anda tidak perlu khawatir terhadap proyek un-toleran ini. Yang jelas, anda harus ikhlas dimanfaatkan sebagai tunggangan politik dan akhirnya dikhianati. Ups, selain itu, bersiaplah untuk mengangkat senjata, karena bisa jadi, Indonesia akan dibuat seperti negara-negara di Timur tengah.
)* Penulis adalah penggiat literasi di PP. Riyadus Sholihin.
No comments:
Write comments